TNI dan Polri gladi lapangan hadapi potensi munculnya dampak sosial Pilkada

Elshinta.com - Komando Daerah Militer (Kodam) IV Diponegoro bersama dengan Polda Jawa Tengah menggelar apel simulasi penanganan dampak sosial Pilkada 2024 di halaman Setda Sukoharjo. Sebanyak 1.000 personel diikut sertakan dalam gladi lapangan yang digelar selama dua hari terakhir dan ditutup Rabu (5/6/2024).

Panglima Kodam (Pangdam) IV Diponegoro Mayjen TNI Dedy Suryadi yang turut hadir mengatakan, simulasi digelar dalam rangka menyiapkan segenap personel pengendalian konflik sosial karena pelaksanaan Pilkada. Pelatihan dilaksanakan seminggu terakhir dengan berbagai materi, mulai dari latihan markas komando (mako) terkait tatacara mengatasi konflik dan melibatkan masyarakat. Kemudian ditutup dengan simulasi berupa gladi lapangan.

"Sebenarnya pelatihan sudah berjalan selama satu minggu, tapi gladi lapangan dua hari terakhir yang berakhir hari ini berupa simulasi pengerahan pasukan menghadapi massa anarkis," beber Pangdam seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Rabu (5/6).

Ia menjelaskan, masing-masing satuan yang dilibatkan dalam pelatihan yakni TNI dan Polri dituntut harus bisa menempatkan porsi dan posisi dalam menghadapi serta menangani potensi konflik yang muncul.

Pangdam menegaskan, ada prosedur kesiapsiagaan khusus baik bagi TNI dan Polri saat berhadapan dengan masyarakat. Peserta diberikan doktrin dan pemahaman mengendalikan permasalahan yang muncul di lapangan sesuai kibutuhan. Dalam hal ini, TNI dan Polri memiliki prosedur sendiri bertindak dilapangan saat berhadapan dengan masyarakat.

Pelaksaannya kurang lebih akan seperti yang disimulasikan atau dilakukan gladi lapangan dengan pengerahan personel mengatasi massa yang bertindak anarkis pada penutupan pelatihan hari ini. "TNI dan Polri memiliki prosedur dalam bertindak," ujarnya.

Mayjed Dedy Suryadi menyampaikan, pemilihan daerah untuk pelatihan juga dilakukan secara random atau acak. Pelatihan di Sukoharjo diikuti oleh jajaran Kodim dan Polres se Eks-Karesidenan Surakarta. Masih sangat memungkinkan dilaksanakan di daerah lain di Jawa Tengah. Dan dari evaluasi awal, hingga saat ini secara umum situasi dan kondisi daerah sejauh ini masih terkendali.